Abstrak

Perkembangan kejahatan korporasi sejalan dengan perkembangan peran korporasi dalam perekonomian lintas batas, yang memiliki dampak positif dan negatif, termasuk kejahatan korporasi, termasuk tindak pidana perpajakan, yang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan dan menganalisis pengaturan yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus tindak pidana perpajakan belum diterapkan secara konsisten, khususnya ketika dikaitkan dengan asas legalitas, yang telah menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum.